Berita Terbaru

Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, menilai, kasus korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama menunjukkan adanya perilaku kejahatan para koruptor yang semakin menghinakan diri sendiri karena memasuki wilayah sakral.

Menurutnya, fenomena itu juga memperjelas bahwa pejabat semakin miskin moral, bila kekuatan hukumnya tidak bangkit untuk memerangi segala korupsi dalam bentuk apapun.

“KPK harus bekerja sangat keras untuk menggiring para koruptor ke sel-sel penjara dan kemudian mengganjarnya dengan hukuman berat. Lebih lagi, bagi mereka yang melakukan korupsi secara memalukan dan menyebabkan bangsa ini meradang dari sisi moral,” kata Syahganda di Jakarta, Minggu (8/7).

Korupsi anggaran pengadaan Alquran di Kementrian Agama kembali menyeret kader partai politik. Pengamat Politik, AS Hikam, mengatakan, korupsi Alquran sangat memukul citra Partai Golkar di mata masyarakat.

“Yang jelas yang paling menerima resiko yang sudah ada jadi tersangka itu Partai Golkar,”

Menurutnya, saat ini korupsi Alquran tidak terlalu berimbas bagi partai yang berazas Islam. Buruknya citra Partai Golkar di masyarakat lantaran kasus ini terbukti dengan adanya singkatan sindiran bagi partai berlambang pohon beringin ini.  “Sampai ada singkatan Golongan Korupsi Alquran (Golkar),” ungkapnya.

Menurutnya, partai Islam memang tidak menutup kemungkinan akan mendapat dampak buruk jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar lebih jauh kasus korupsi anggaran pengadaan Alquran.

Syahganda menambahkan, karena korupsi juga terjadi akibat lemahnya keteladanan hidup para pemimpin, maka keberadaan elit dituntut guna menciptakan kesadaran antikorupsi di lingkungannya masing-masing, di samping menggalakkan perang terhadap koruptor.

Dengan demikian, risiko jatuhnya negara dalam ‘bumerang’ kemiskinan moral dapat diatasi, demi terpeliharanya masa depan yang sehat dan bermartabat bagi generasi mendatang.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Politikus Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar yang merupakan anggota Komisi VIII DPR dan putranya yang menjabat Direktur Utama PT Karya Sinergi Alam Indonesia, Dendy Prasetya, sebagai tersangka.

Ayah dan anak itu diduga menerima suap terkait pembahasan anggaran proyek pengadaan Alquran di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama pada tahun 2011 dan 2012 dan proyek pengadaan laboratorium komputer di Madrasah Tsanawiyah tahun 2011.

Nilai anggaran dalam proyek pengadaan laboratorium komputer di Madrasah Tsanawiyah Rp31 miliar. Sedangkan nilai anggaran untuk pengadaan Alquran pada tahun 2011 sekira Rp20 miliar. Zulkarnaen dan Dendy diduga menerima suap sekitar Rp4 miliar. Masing-masing sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.